Kembali Ke Berita

Sigi, Jumat 18 Juli 2025 - Dalam upaya memperkuat tata kelola ruang wilayah yang terintegrasi dan berkelanjutan, Ir. Nikma, S.T., M.T., Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sigi sekaligus peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan XX Tahun 2025, melaksanakan kegiatan Diseminasi Inovasi bertajuk “PETARUNG SIGI”, akronim dari Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan serta Layanan Tata Ruang Kabupaten Sigi.

Bertempat di Kantor Bupati Sigi, diseminasi ini menjadi panggung strategis dalam memperkenalkan inovasi pelayanan publik berbasis digital yang memudahkan masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan untuk mengakses informasi tata ruang secara cepat, akurat, dan transparan.

Melalui program PETARUNG SIGI, masyarakat kini dapat :

1. Mengakses Roadmap RDTR Kabupaten Sigi secara daring melalui platform flipbook;
2. Memanfaatkan Geoportal Sistem Informasi Geospasial Infrastruktur (SIGI-PUTR) untuk data spasial yang valid; dan
3. Menggunakan layanan e-Sikon perencanaan Tata Ruang melalui sistem digital https://esikon.sigikab.go.id.

"Inovasi ini kami dorong agar pelayanan tata ruang tidak hanya menjadi domain pemerintah, tetapi menjadi informasi publik yang mudah dijangkau oleh siapa saja, kapan saja," jelas Nikma.

Diseminasi ini juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) sebagai instrumen dasar pembangunan yang berkelanjutan. Kabupaten Sigi sebagai daerah rawan bencana dan lumbung pertanian di Sulawesi Tengah membutuhkan pendekatan tata ruang yang adaptif, inklusif, dan responsif terhadap dinamika wilayah.

"Ini bukan sekadar peta, tapi kompas pembangunan. Melalui RDTR yang kuat, kita mengarahkan investasi, menjaga kawasan lindung, dan mempercepat pelayanan publik berbasis data spasial," tegas Nikma.

Diseminasi ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk dari kalangan Birokrasi, Akademisi, dan Pemerhati Tata Ruang. Kehadiran platform digital PETARUNG SIGI diyakini akan memperkuat ekosistem perencanaan pembangunan daerah yang lebih terbuka dan akuntabel.

Sebagai reformer PKA, Nikma juga menegaskan komitmennya bahwa inovasi ini tidak berhenti di dokumen pelatihan, tetapi akan terus dikembangkan dan diintegrasikan dengan sistem layanan publik yang lebih luas di masa mendatang.